Pengertian Aturan Perdata Dan Aturan Pidana

Pengertian Hukum Perdata dan Hukum Pidana - Berikut dibawah ini klarifikasi mengenai pengertian atau devinisi hukum perdata dan aturan pidana:

 Hukum perdata disebut pula aturan privat atau aturan sipil sebagai lawan dari aturan publik. Jika aturan publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan publik (hukum tata negara), aktivitas pemerintahan sehari-hari (hukum manajemen atau tata perjuangan negara), kejahatan (hukum pidana), maka aturan perdata mengatur relasi antara penduduk atau warga negara sehari-hari, ibarat contohnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, aktivitas perjuangan dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum Pidana yaitu Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya eksekusi bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang tidak boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam aturan pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya tidak boleh oleh undang-undang, ibarat tidak pakai helem, tidak memakai sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Sampai disini klarifikasi Pengertian Hukum Perdata dan Hukum Pidana semoga sanggup bermanfaat untuk menambah pengetahuan anda.

Share this post